Senin, 25 Februari 2013

Kategori | Korupsi

Jaksa penuntut diminta segera eksekusi penahanan Susno Duaji

Jaksa penuntut diminta segera eksekusi penahanan Susno Duaji
Susno Duaji
Jakarta-Yustisi.com: 

Mahkamah Agung (MA) minta Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera mengeksekusi terpidana Susno Duaji, berkait penolakan kasasi Komisaris Jenderal Susno Duadji atas perkara pidana korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2008.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, MA tetap menghukum Susno selama 3,5 tahun. Jurubicara MA, Djoko Sarwoko mengatakan dengan adanya putusan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara itu memiliki kewajiban mengeksekusi terpidana Susno Duadji.

“Perkara pidana itu kalau putusannya sudah tetap (incraht), maka pelaksana eksekutornya itu jaksa. (Putusan MA) ini sudah putusan tetap,” ujarnya.

Dalam putusan perkara Nomor perkara 899 K/PID.SUS/2012 tertanggal 22 November 2012, MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menyatakan Susno terbukti bersalah dalam pidana korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Dia divonis hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan.

Susno dinyatakan terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kabareskrim Polri dalam penanganan skandal Arowana, dengan menerima hadiah sebesar Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut. Ia dinyatakan terbukti memangkas Rp4.208.898.749, dana pengamanan Pilkada Jawa Barat saat menjabat Kepala Polda Jawa Barat pada 2008 untuk kepentingan pribadi.

Menurut Djoko, Susno yang sudah divonis 3,5 tahun dan putusan bersifat incrath harus menjalani sisa masa hukumannya.

“Masa hukumannya itu dihitung. Pengadilan Tinggi memvonis 3,5 tahun, lalu dikurangi berapa lama dia sudah menjalani penahanan. Ya dia harus menjalani sisa hukumannya itu,” ujar Djoko. tri

Leave a Reply

 
banner
Poling
  • Apakah Anda setuju KPK dilemahkan kewenangannya?

    Hasil

    Loading ... Loading ...
banner
banner